Peran penting penegakan hukum keuangan Solok dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak bisa dianggap remeh. Sebagai kota yang sedang berkembang pesat, kepatuhan terhadap hukum keuangan menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan perekonomian.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Penegakan hukum keuangan merupakan fondasi utama dalam membangun ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa kepatuhan terhadap aturan hukum, potensi kerugian bagi daerah bisa sangat besar.”

Dalam konteks Solok, penegakan hukum keuangan menjadi semakin penting mengingat peran kota ini sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Sumatera Barat. Dengan adanya kepastian hukum, investor dan pelaku usaha akan merasa lebih percaya diri untuk berinvestasi dan beroperasi di Solok.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB Solok mencapai lebih dari 60% pada tahun 2020. Oleh karena itu, menjaga stabilitas ekonomi daerah harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah setempat.

Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, menegaskan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah. “Kami terus mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Solok,” ujarnya.

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, Pemerintah Kota Solok juga aktif melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk memberantas praktik korupsi dan pelanggaran hukum keuangan yang merugikan perekonomian daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting penegakan hukum keuangan Solok sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum, diharapkan Solok dapat terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing.