Peran masyarakat dalam pengawasan APBD Solok memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci utama dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks APBD Solok, masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan yang baik dan dapat menghindari potensi penyelewengan anggaran.

Menurut Bupati Solok, Epyardi Asda, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas APBD. “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran merupakan bentuk nyata dari partisipasi aktif dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan APBD Solok, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan negara, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan akan tercipta mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik merupakan hal yang sangat krusial dalam upaya pencegahan korupsi. “Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama harus terus mengawasi dan mengkritisi setiap penggunaan dana publik agar tidak terjadi penyelewengan,” katanya.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan APBD Solok bukan hanya sekedar formalitas belaka, namun merupakan kewajiban moral untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang terjaga, diharapkan APBD Solok dapat lebih efisien dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.