Peran masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran Solok yang transparan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik adalah kunci utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, Teguh Hendra, “Peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi pengelolaan anggaran publik. Masyarakat sebagai pemilik uang pajak harus turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran agar terhindar dari penyelewengan dan korupsi.”

Dalam konteks Solok, transparansi anggaran menjadi kunci utama dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan adanya informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai alokasi anggaran dan realisasi belanja, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

Menurut Nazaruddin, seorang aktivis masyarakat Solok, “Masyarakat perlu terus memantau dan mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan anggaran akan mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.”

Namun, untuk dapat berperan secara efektif dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran yang transparan, masyarakat juga perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Pendidikan dan sosialisasi mengenai anggaran publik perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran Solok yang transparan bukanlah hal yang bisa diabaikan. Dengan keterlibatan aktif dan pemahaman yang cukup, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semua pihak perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran publik.